(SimalungunDearBarita.Com, Pamatangraya) – Percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terbentur jarak yang jauh dari sekolah-sekolah dengan dapur MBG di pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun, Pamatangraya.
Jarak yang jauh tersebut membuat pihak sekolah-sekolah di pedesaan dengan jarak yang jauh, topografi daerah sulit dan jalan rusak membuat pihak guru-guru maupun pemerintah kecamatan tidak bisa melakukan koordinasi secara cepat dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di ibukota Kabupaten Simalungun.
Kendala BMG tersebut diungkapkan para camat pada sosialisasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pamatangraya, Selasa (22/7/2025).
Rapat tersebut dihadiri Bupati Simalungun, Dr H Anton Achmad Saragih, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun, Albert R Saragih, para camat, perangkat kecamatan dan yayasan dari 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun.
Sosialisasi Program MBG tersebut menghadirkan Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Enny Indarti secara dalam jaringan (daring). Pada sosialisasi tersbeut mencuat beberapapersoalan pelaksanaan MBG di Simalungun, yakni masalah bahan baku makanan bergizi, topografi (kodisi) daerah yang sebagaian besar jauh dan sulit dijangkau dan masalah kerusakan jalan.
Camat Doloksilou, Agusti Ginting pada kesempatan tersebut mengatakan, pelaksanaan MBG di Kecamatan Doloksilau sulit dilaksanakan. Masalahnya topografi wilayah yang sulit seperti daerah berbukit-bukit dan lokasi sekolah berjauhan. Jarak kantor kecamatan dengan sekolah-sekolah juga jauh.
“Persoalan topografi dan jarak sekolah di desa-desa dengan pusat pemerintahan kecamatan di Doloksilau sangat jauh. Jarak ujung kecamatan ke ujung kecamatan yang lain mencapai dua jam perjalanan. Sementara kantor camat kami ada di tengah-tengah. Sehingga untuk menjangkau ke sekolah pinggiran dibutuhkan kurang lebih waktu jam,”katanya.
Agusti Ginting menjelaskan, Kecamatan Doloksilau sangat membutuhkan MBG karena jumlah sekolah dan siswa di kecamatan itu cukup banyak. Jumlah siswa SD, SMP dan SMA di Kecamatan Doloksilau mencapai 2.569 orang.
“Jadi kami meminta fleksibilitas (kelonggaran)
penyelenggaraan program MBG. Kalai bisa SPPG bisa dibangun di kantor Camat Doloksilou.
Hal ini penting karena jarak kantor Camat Doloksilau ke Pamatangraya, Ibukota Simalungun
mencapai 55 kilometer,”katanya.
Sementara itu, pengurus beberapa yayasan/pesantren di Kecamatan Dolok Batunanggar,– Kecamatan Bandar Huluan mengaku sangat senang karena akses jalan utama di daerah mereka sepanjang lima kilometer sudah diperbaiki awal tahun ini. Perbikan jalan tersbeut diharapka bisa memudahkan distribusi MBG dari Ibukota Kabupaten Simalungun, Pamatangraya ke pondok pesantren di Kecamatan Dolok Batunanggar.
“Jalan ke daerah kami sudah baik. Jadi, antar kecamatan bisa ditempuh 10-20 menit. Karena itu pondok pesantren di daerah kami mudah dijangkau untuk pendistribusian MBG,”kata Pimpinan Pondok Pesantren Baitussalam Bandar Huluan, Al-Ustadz Hotmatua Harahap.
Siapkan Sarana
Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih pada kesempatan itu mengatakan, pihaknya akan menyiapkan berbagai sarana yang dibutuhkan guna meperlancar pelaksanaan Program MBG di 23 kecamatan di Simalungun.
“Semua sarana yang dimiliki Pemkab Simalungun akan dipakai mendukung program MBG ini. Kita juga ingin mengundang dunia usaha mendukung program MBG ini,”katanya.
Mengenai waktu pelaksanaan MBG di Simalungun, Aton Achmad Saragih mengatakan, pihaknya akan kembali merampungkan kelengkapan persyaratan yang diminta BGN. Upaya itu dilakukan agar program MBG bisa dirasakan para pelajar secepatnya di Simalungun.
Sementara itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Enny Indarti mengatakan, pendirian dapur MBG harus melalui proses sertifikasi higienitas dan sanitasi (kesehatan dan kebersihan).
Dijelaskan, pendirian dapur MBG harus didahului proses administrasi dulu baru membangun dapur MBG, bukan sebaliknya. Proses pengusulan dapur ini juga sesuai dengan aplikasi Mitra Badan Gizi Nasional.
Menurut Enny Indarti, melalui aplikasi Mitra Badan Gizi Nasionalini, BGN akan melihat pengelolaan berbagai aspek operasional dapur, termasuk pemantauan bahan baku, pengelolaan distribusi makanan, dan pelacakan perkembangan anak penerima manfaat.
“Kepada yayasan-yayasan yang akan menjadi mitra MBG, apabila ada areanya yang luas, bisa juga nanti ditanami tanaman sayur-mayur dan peternakan sesuai bahan baku makanan bergizi. Bila ada kerja sama dengan Koperasi Merah Putih, itu hanya mitra,” katanya.
Enny Indarti mengatakan, program MBG terus dirampungkan. Pemerintah Pusat akan melantik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Juli 2025 ini. SPPI yang berasal dari berbagai disiplin ilmu akan bekerja dalam bidang pemenuhan gizi nasional. (SDB/Rades/DS).
Tidak ada komentar
Posting Komentar