Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi (enam dari kiri) pada peluncuran dana KUR dan KKP nasional secara virtual di aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota  Medan, Sumut, Selasa (21/10/2025). (Foto : SDB/DiskominfoSiantar).

(SDB, Medan) – Sekitar 1.000 debitur (penerima pinjaman) dari kalangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMM) maupun pengembang perumahan resmi mendapatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Penyerahan KUR dan KPP tersebut secara resmi dilakukan Gubernur Sumut, H Bobby Afif Nasution seusai mengikuti akad massal (peluncuran) KUR dan KPP secara nasional secara dalam jaringan (virtual) di aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota  Medan, Sumut, Selasa (21/10/2025).

Peluncuran penyaluran KUR dan KPP secara nasional dipusatkan di di Dyandra Convention Center, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur (Jatim). Peluncuran penyaluran (akad massal) KUR dan KPP tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Jumlah debitur secara nasional yang mendapatkan dana KUR dan KPP tersebut sekitar 800.000 pelaku usaha.

Menurut Bobby Nasution, jumlah debitur (penerima bantuan) di Provinsi Sumut yang mendapatkan (akad massal) dana KUR dan KPP tersebut sebanyak 1.000 debitur. Jumlah debitur tersebut diharapkan terus meningkat setiap tahun.

“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,”katanya.

Bobby Nasution mengatakan, pemanfaatan KUR juga semakin diperluas agar lebih mudah diakses masyarakat. Selain untuk usaha kecil, mikro dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer) dan penyedia bahan bangunan.

“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjaman online, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,”jelasnya.

Harus Berinovasi

Bobby Nasution mengatakan, kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan (mengurangi) dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan mengharuskan pemerintah daerah (pemda) berinovasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Salah satu langkah strategis yang bisa dilakukan, yakni memaksimalkan sektor investasi melalui pemanfaatan KUR dan KPP,”katanya.

Menurut Bobby Nasution, penyesuaian TKD yang dilakukan Pemerintah Pusat tersebut menyebabkan total pendapatan Provinsi Sumut, termasuk di kabupaten/kota berkurang sekitar Rp 9 triliun. Sementara di sisi lain, Provinsi Sumut ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6,8 % hingga 7,2 %.

“Jadi pengurangan TKD tersebut otomatis membuat pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini. Salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,”ujarnya.

Bobby Nasution lebih lanjut mengatakan, realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp 11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar.

“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,”tegasnya.

Akses Permodalan

Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, SH, MKn seusai kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah konkret Pemerintah Pusat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan akses pembiayaan.

“Ini bentuk nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah Pusat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan,"katanya.

Menurut Wesly Silalahi, program KUR berdampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama dalam memperluas akses permodalan.

“Dampaknya tentu besar, karena para pelaku usaha kini lebih mudah memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” lanjutnya.

Wesly Silalahi meminta para pelaku usaha memanfaatkan program pemerintah ini secara optimal.

“Manfaatkanlah program KUR dan KPP dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usaha. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kontribusi nyata dalam membangun ekonomi, termasuk di daerah,”katanya.

Sedangkan menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada peluncuran KUR dan KPP di Dyandra Convention Center, Kota Surabaya, Jatim mengatakan, pemerintah (Kemenko Perekonomian) telah menyiapkan anggaran KPP on top (utama) sebesar Rp 130 triliun dengan bunga enam persen. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp 17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).

“Saya meminta gubernur, bupati dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. KPP ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,”ujarnya. (SDB/Rades/PRS).